Pada awalnya pengertian dari Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh perwakilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang mana memang harus ada seorang perwakilan sesuai UUD untuk menjalankan suatu negara. Lalu, saat itu Soekarno -sebagai kepala negara, mengartikan bahwa Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang mengusung nilai kekeluargaan, tanpa adanya diktator.
Akan tetapi, karena Demokrasi Terpimpin bersifat terpusat, sehingga membuat Presiden Soekarno menjadi pusat pemimpin yang kuat dan berkuasa atas segala lembaga. Dalam sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin, yang menjadi penentu adalah Presiden Soekarno sebagai pemimpin eksekutif.
Oleh sebab itu, segala keputusan menjadi mutlak dari pemimpin negara, saat itu Soekarno. Sebagai contoh, anggota MPR dan DPR diangkat oleh Presiden Soekarno sendiri. Keputusan ini sesuai dengan Pasal IV Aturan Pemilihan UUD 1945.
Soekarno juga menjadi pemimpin kekuasaan satu-satunya yang membawahi langsung legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Sayangnya, kebijakan ini tidak menciptakan demokrasi seperti yang diharapkan Demokrasi Terpimpin.
Oleh beberapa pihak, Soekarno dianggap sebagai pemimpin diktator yang tidak terkontrol, sehingga cenderung disalahgunakan kekuasaannya dan timbul berbagai pelanggaran.
-%20sultan%20syarif%20kasim%20II.jpg)
Mengapa pada demokrasi terpimpin ini pemimpin negara berkuasa secara mutlak?
BalasHapusPada awalnya pengertian dari Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh perwakilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang mana memang harus ada seorang perwakilan sesuai UUD untuk menjalankan suatu negara.
HapusLalu, saat itu Soekarno -sebagai kepala negara, mengartikan bahwa Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang mengusung nilai kekeluargaan, tanpa adanya diktator.
Akan tetapi, karena Demokrasi Terpimpin bersifat terpusat, sehingga membuat Presiden Soekarno menjadi pusat pemimpin yang kuat dan berkuasa atas segala lembaga.
Dalam sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin, yang menjadi penentu adalah Presiden Soekarno sebagai pemimpin eksekutif.
Oleh sebab itu, segala keputusan menjadi mutlak dari pemimpin negara, saat itu Soekarno. Sebagai contoh, anggota MPR dan DPR diangkat oleh Presiden Soekarno sendiri. Keputusan ini sesuai dengan Pasal IV Aturan Pemilihan UUD 1945.
Soekarno juga menjadi pemimpin kekuasaan satu-satunya yang membawahi langsung legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Sayangnya, kebijakan ini tidak menciptakan demokrasi seperti yang diharapkan Demokrasi Terpimpin.
Oleh beberapa pihak, Soekarno dianggap sebagai pemimpin diktator yang tidak terkontrol, sehingga cenderung disalahgunakan kekuasaannya dan timbul berbagai pelanggaran.